photo anigif_zps3c36e39c.gif

Orde Baru

Istilah Orde Baru dalam sejarah politik Indonesia dicetuskan oleh pemerintahan Soeharto dan merujuk kepada masa pemerintahan Soeharto (1966-1998). Istilah ini digunakan untuk membedakan dengan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Setelah kejatuhan Soeharto, Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi (1999-sekarang).

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

POLITIK LUAR NEGERI SEMASA ORDE BARU
A. Kembali menjadi Anggota PBB.
Pada 28 September 1950, Indonesia tercatat sebagai anggota PBB dengan nomor urut 60. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika Indonesia menjadi anggota PBB, baik semasa perang kemerdekaan, penyeleseian sengketa Irian Barat maupun bantuan dari lembaga-lembaga khusus PBB seperti UNESCO, WHO, IMF, IBRD dan sebagainya. Namun hubungan yang harmonis itu terganggu ketika Indonesia pada 7 Januari 1965 keluar dari PBB. Akibatnya Indonesia terkucil dari pergaulan internasional, kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dirasakan lagi, yang lebih parah pembangunan negara menjadi terhambat imbasnya muncul kesengsaraan rakyat.
Tindakan Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB, berawal dari desakan Komisi C DPR-GR. Pada 3 Juni 1966, panitia musyawarah DPR-GR membahas usulan Komisi C tersebut. Akhirnya disepakati Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan organisasi yang bernaung dibawahnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak
Akhirnya pada 28 Desember 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tindakan itu mendapat sambutan baik dari anggota PBB yang lain, dengan bukti terpilihnya ADAM MALIK sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

B. Menghentikan Konfrontasi Dengan Malaysia.
Konfrontasi dengan Malaysia, dianggap sebagi tindakan yang kuarang sesuai dengan politik luar negri yang Bebas dan Aktif, tindakan ini sangat merugikan kedua belah fihak sebab hubungan sebagai negara tetangga terputus.
Upaya m erintis normalisasi hubungandimulai dengan diselenggarakannya perundingan
Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negri Adam Malik, delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan tiga hal pokok, yaitu :
1. Rakyat Sabah dan Serawak, diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukannya dalam Federasi Malaysia.
2. Indonesia – Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
3. Tindakan-tindakan permusuhan harus dihentikan.
Peresmian normalisasi hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia di tandatangani di Jakarta, pada 11 Agustus 1966 dengan ditandatanganinya perundingan Bangkok oleh
Menlu Adam Malik dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak.

KEHIDUPAN POLITIK SEMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU
A. Pemilu dan Pemerintahan.
Pemerintah Orde Baru berkehendak menyusun sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru bertekat menegakkan demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilu. Melalui pemilu rakyat diharapkan dapat merasakan hak demokrasinya, yaitu memilih atau dipilih sebagi wakil-wakil yang di percaya untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil itu senantiasa harus membawa suara hati nurani rakyat yang telah memilihnya agar keinginan mereka terpenuhi.

( Semula asas pemilu di Indonesia adalah LUBER artinya LANGSUNG,UMUM, BEBAS DAN RAHASIA. Tetapi semasa Reformasi asas pemilu ditambah dengan istilah JURDIL artinya JUJUR dan ADIL ).
Secara berturut-turut, pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia semasa Orde Baru adalah :
1. 3 JULI 1971, dengan diikuti oleh 10 kontestan yaitu : GOLKAR mendapat 236 kursi,
NU mendapat 58 kursi, PARMUSI mendapat 24 kursi, PNI mendapat 20 kursi, PSII mendapat 10 kursi, PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) mendapat 7 kursi, PARTAI KATOLIK mendapat 3 kursi, PERTI mendapat 2 kursi, sedangkan Partai MURBA dan IPKIA TIDAK MEMPEROLEH KURSI.
2. 2 MEI 1977, diikuti oleh tiga partai sebab partai yang programnya sama digabung
Menjadi satu partai. Partai tersebut adalah : GOLKAR MENDAPAT 232 KURSI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari NU, PSII, PARMUSI dan PERTI mendapat 99 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari PNI, PARKINDO, PARTAI KATOLIK, MURBA dan IPKI mendapat 29 kursi.
3. 4 MEI 1982, PPP mendapat 94 kursi, GOLKAR mendapat 246 kursi, PDI mendapat
24 kuirsi.
4. 23 APRIL 1987, PPP mendapat 61 kursi, GOLKAR mendapat 292 kursi, PDI mendapat 40 kursi.
5 9 JULI 1992, PPP mendapat 62 kursi, Golkar mendapat 281 kursi, PDI mendapat 57.
6 9 MEI 1997, PPP mendapat 89 kursi, Golkar mendapat 325 kursi, PDI mendapat 11.

RUNTUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Demonstrasi mahasiswa menduduki Gedung MPR
Pemerintahan Orde Baru memang dapat membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik, tetapi sayang semua itu di bangun di atas pondasi yang keropos yaitu hutang luar negri. Selama pemerintahan Orde Baru, rakyat terpedaya dengan gambaran fisik yang menampakkan seolah-olah bangsa Indonesia berhasil dalam pembangunan nasional.
Keroposnya perekonomian semakin diperparah dengan tindakan para konglomerat yang menyalah gunakan posisi mereka sebagai aktor pembangunan ekonomi. Mereka banyak mengeruk utang tanpa ada kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Semua ini dapat terjadi karena adanya KOLUSI, KORUPSI dan NEPOTISME (KKN) yang luar biasa.
Semua kemajuan yang ada di Indonesia akhirnya menjadi titik balik pada tahun 1997, hal ini bermula dari adanya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat. Tatanan ekonomi rusak, pengangguran meningkat dan kemiskinan meraja lela. Dampak dari krisis adalah makin pudarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah Orde Baru.
Dalam kondisi seperti itu muncullah gerakan REFORMASI yang berawal dari rasa keprihatinan moral yang mendalam atas berbagai krisis yang terjadi. Gerakan reformasi dipelopori oleh para mahasiswa dan cendekiawan serta didukung oleh masyarakat luas yang sadar akan arti perubahan.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”.

593 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>