Pemerintah meluncurkan program "Gemar Buah Indonesia" untuk makin meningkatkan konsumsi buah lokal di pasar domestik.
Peluncuran gerakan "Gemar Buah Indonesia" ditandai dengan "belah" miniatur buah durian oleh Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Pertanian Suswono dan Rektor IPB Herry Suhardiyanto, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu.

Suswono berharap program "Gemar Buah Indonesia" mampu meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap buah lokal yang memiliki kualitas tak kalah dengan buah impor.    "Kami ingin melalui gerakan ini, masyarakat makin menggemari buah lokal di tengah membanjirnya buah impor," katanya.

Ia menambahkan gerakan itu juga akan didukung langkah-langkah lanjutan seperti perbaikan kualitas, memperpendek mata rantai produksi dan perdsagngan buah sehingga petani buah mendapat harga yang bagus, konsumen mendapatkan harga terjangkau.

Kampanye "Gemar Buah Indonesia" akan dilaksanakan sepanjang 2011-2012 dengan beberapa program mengusulkan Hari Jumat sebagai Hari Buah Nasional, advokasi konsumsi buah lokal di lembaga-lembaga negara, instansi pemerintah, industri makanan dan minuman, hotel, katering, dan retail.

Kampanye juga bertujuan mendorong penerapan standar nasional Indonesia (SNI) buah Indonesia, penerapan standar kualitas bagi buah impor, mendorong kebijakan fiskal terhadap buah lokal Indonesia melalui pengenaan bea masuk lebih tinggi bagi buah impor, mendorong pemerintah memperbaiki tata niaga dan infrastruktur produksi dan perdagangan buah.

Kampanye juga mendorong lahirnya wirausaha baru petani dan pedagang buah lokal Indonesia dengan berbagai program.

Kegiatan yang didukung alumni Institut Pertanian Bogor itu, juga mendorong pengembangan kebun buah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hortikultural Kementerian Pertanian yang berjumlah sekitar 2000 kebun dan sudah menerapkan "Good Agriculture Practice" agar lebih berdaya saing bisnis dan menjadi inkubator bisnis bagi wirausaha baru bidang produksi dan perdagangan buah lokal.

Gelaran tersebut juga bertujuan menjembatani program pengembangan wirausaha buah dengan BUMN terkait serta mengoptimalkan lembaga-lembaga penelitian dan institusi pendidikan untuk mendorong kemitraan dan penguatan program pembentukan wirausaha baru di bidang produksi dan perdagangan buah.

Kampanye dimeriahkan dengan jalan dan sepeda santai yang diikuti sekitar 7.000 peserta yang terdiri atas para alumni IPB dan masyarakat umum.

Opini masyarakat seputar polemik izin usaha RIM di Indonesia memang masih terpecah . Namun bagi Aspiteg , ancaman Kemenkominfo terhadap perusahaan asal Kanada itu memang wajib dilakukan, demi kepentingan bangsa dan negara . Dalam diskusi di EX Entertainment Center , Jumat ( 14/1 /2011 ) , Ketua Umum Aspiteg , Alie Cendrawan , mengungkapkan tuntutan Kemenkominfo terkait penyediaan server RIM di Indonesia akan membawa keuntungan besar bagi pemerintah, pelaku bisnis telekomunikasi , hingga user sendiri . Pasalnya pembangunan server di Indonesia bukan hanya berdampak pada pengendalian konten berbahaya . Pada akhirnya pemerintah juga bisa mendapatkan pemasukan pajak yang sudah sewajarnya dibayarkan RIM.    

"Jika server RIM ada di Indonesia maka RIM wajib mendirikan perusahaan, bukan sekedar kantor perwakilan seperti saat ini. Jika mereka mendirikan perusahaan , tentu harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Karena bisnis operasional ada di Indonesia , perusahaan wajib membayar pajak . Dari sana pendapatan pemerintah bisa mencapai triliunan per tahun , " papar Alie . "Bayangkan saja sekarang RIM bisa mendapatkan sekira Rp1 , 4 triliun per tahun dari operator. Itu dihitung dari charge USD 7 per pelanggan , sementara sekarang pelanggan Blackberry sudah lebih dari dua juta , " lanjutnya . "Berarti keuntungan RIM besar sekali. Sedangkan operator yang bekerja keras mencari pelanggan , porsinya sedikit sekali , " lanjut Alie . Lebih lanjut Alie juga menggarisbawahi tuntutan Kemenkominfo untuk menyaring konten -konten yang tidak layak. Dan ini tidak hanya terbatas seputar pornografi . "Pornografi itu hanya satu lingkup kecil karena konten -konten berbahaya juga mencakup data intelijen. Isu pornografi sebenarnya merupakan kendaraan bagi pemerintah agar tuntutan untuk penyaringan konten bisa terwujud karena pornografi kan sudah diatur secara jelas dalam undang- undang ," tutur Alie . Alie menambahkan, jika memang perlu , pemerintah bisa membekukan sementara sertifikasi Blackberry di Indonesia . Selain demi memberi tekanan lebih kepada RIM, hal ini juga diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja RIM. "Intinya saya pribadi maupun pihak asosiasi, mendukung pemerintah, terutama Kemenkominfo dan Tifatul. Kami mengusulkan agar pemerintah membekukan sementara sertifikasi Blackberry hingga evaluasi terhadap kinerja RIM selesai dilakukan. Jika sudah terjadi kesepakatan , barulah izin itu bisa dilanjutkan, " tandasnya .

Dunia memuji Indonesia setinggi langit. RI dinilai sebagai negara dengan perekonomian 18 besar dunia dengan nilai produk domestik bruto lebih dari US$700 miliar.

Seluruh indikator ekonomi makro pada 2010 dinilai semakin stabil dan kokoh. Cadangan devisa pada hingga Desember 2010 mencapai US$94,7 miliar. Sementara itu, nilai ekspor mencapai nilai tertinggi, yaitu 150 miliar dollar AS.

Dunia pun memuji RI sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. World Economic Forum dalam laporannya yang bertajuk Global Competitiveness Report menaikkan peringkat daya saing Indonesia.    

Indonesia dinilai berhasil mencapai peningkatan pola pembangunan ekonomi, dari faktor driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi berbasis bahan baku menjadi efficiency driven economy atau tatanan pembangunan ekonomi negara-negara maju yang ditopang efisiensi, daya saing dan pemanfaatan progresif ilmu pengetahuan dan teknologi.

The Economist, Desember 2010 pada artikel bertajuk The World 2011 menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru memiliki perspektif perekonomian yang baik. Hal ini karena prestasi perekonomian yang tetap baik di kala dunia mengalami krisis. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan unggulan dunia atau world leading economies di kurun waktu beberapa tahun mendatang.

Sementara itu di ranah politik dan demokrasi, majalah politik terkemuka, Foreign Policy, pada edisi Desember 2010, menyatakan, kemajuan dan stabilitas politik Indonesia di semua ranah pembangunan dapat menjadi modal untuk menjadi negara superpower demokrasi dunia dalam beberapa tahun mendatang.

Benarkah pujian itu? Mungkin sebagian benar, mungkin pencapaian itu semu atau bahkan palsu. Yang jelas, di balik semua itu, ada PR besar mengenai pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan yang serius.

Menurut Sri Palupi, Direktur Institute for Ecosoc Rights, kondisi pemiskinan di Indonesia berlangsung semakin brutal. Hal ini setidaknya terlihat dari 20-40 persen anak di 72 persen kabupaten di Indonesia menderita kurang gizi dan 35,6 persen anak menderita gizi kronis.

Setiap tahun sedikitnya 50.000 orang bunuh diri, di mana kemiskinan dan kesulitan ekonomi menjadi penyebab. Selain itu, hampir setiap jam ada 24 balita dan dua ibu yang meninggal karena tidak mampu mengakses pelayanan dasar kesehatan.

Dalam perspektif pemberantasan korupsi, menurut Teten Masduki Sekjen TII, problem politik menjadi hambatan utama. “Kepentingan elite politik dan bisnis belum menghendaki pemberantasan korupsi secara radikal. Kondisi Indonesia makin terpuruk karena korupsi makin marak,” katanya.

Dengan kondisi yang sudah sangat parah itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif mengajak tokoh agama untuk “keluar dari tempat ibadah” dan bergerak untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa.

Pujian dunia bisa jadi menjerumuskan kalau Indonesia terlena dan lupa diri. Dalam menghadapi pujian internasional itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju dan menyukai prinsip pragmatisme dalam bidang ekonomi.

SBY selama berkuasa sudah menambah utang Rp400 triliun yang harus dibayar anak-anak bangsa ini sehingga total utang pemerintah mencapai Rp1.600 triliun. Pragmatisme rupanya termasuk agar tak usah sungkan menambah utang. Alangkah ironisnya.

PT Bank Negara Indonesia Tbk menyatakan hingga akhir Juni 2010 perusahaan telah menyalurkan pembiayaan Rp3,64 triliun melalui linkage program atau kredit kepada lembaga keuangan (KKLK).

Pembiayaan itu diberikan kepada 1.417 koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di seluruh Indonesia.

Dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2009, total pembiayaan selama semester I-2010 tersebut meningkat 14 persen dari nilai penyaluran sebesar Rp3,2 triliun kepada 1.300 koperasi dan BPR.    

"Koperasi mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan," kata Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, dalam keterangan pers memperingati Hari Koperasi Nasional yang diterima VIVAnews di Jakarta, Rabu 14 Juli 2010.

Untuk itu, BNI akan terus mendukung perkembangan koperasi melalui kredit linkage program, sekaligus menjangkau pembiayaan kepada usaha mikro yang ada di bawah koperasi tersebut.

Untuk diketahui, penyaluran kredit melalui linkage program merupakan salah satu strategi BNI untuk memperluas jangkauan kepada usaha mikro serta menggiatkan perkembangan lembaga keuangan yang ada di masyarakat, yaitu BPR dan koperasi.

Khusus di Provinsi Jawa Timur, BNI mencatat penyaluran kredit linkage program yang meningkat 53 persen dari posisi Rp535 miliar untuk 354 koperasi dan BPR pada Juni 2009 menjadi Rp819,3 miliar bagi 424 koperasi dan BPR pada periode sama 2010.

Gatot mengatakan, selain melalui pola linkage program BPR dan koperasi, BNI juga memiliki pola penyaluran kredit kepada para usaha mikro melalui pola inti plasma dan melalui penyaluran kredit serta pembinaan oleh lembaga perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Penyaluran kredit dengan pola inti plasma itu bekerja sama dengan perusahaan inti (avalis) yang ikut berperan sebagai pembina usaha sekaligus sebagai penjamin usaha. BNI juga melakukan pembinaan kepada kelompok usaha dalam suatu lokasi secara cluster yang dikenal dengan program Kampoeng BNI.

Pemerintah menargetkan produksi rumput laut mampu menjadi yang terbesar di dunia pada tahun 2014 . Sekretaris Jenderal Direktorat Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil (KP3K) Kementrian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan komoditas itu sangat berpeluang untuk ditingkatkan megingatpotensi lahan yang cukup besar. 

"Potensi kelautan kita besar. Seperti, rumput laut. Ditargetkan Indonesia menjadi negara produksi rumput laut terbesar dunia," kata Sudirman, di sela-sela Dialog Interaktif tengang Terumbu Karang, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (13/3/2010). 

Dikatakannya, rumput laut memiliki pangsa pasar yang besar karena dapat dimanfaatkan untuk komestik, kesehatan, dan obat-obatan. Untuk mencapai target produksi tersebut akan dilakukan program eksistensi atau memperluas dan menambah unit usaha budidaya. Selain itu yakni melalui intensifikasi atau peningkatan jumlah produksi melalui penambahan jumlah setiap unit usaha budidaya. 

"Perlu juga untuk melestarikan terumbu karang, karena rumput laut akan tumbuh dengan baik dengan terumbu karang yag sehat," tambahnya.

Bagi para pelaku bisnis, yang paling dikhawatirkan adalah dampak keputusan Pansus Century terhadap sektor ekonomi. Mereka kini deg-degan apakah keputusan yang diambil -misalnya berdampak pada lengsernya Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati- bakal menjerumuskan perekonomian nasional. Sebab, dua sosok itulah yang dianggap sebagai motor pemulihan ekonomi Indonesia dan selama ini mendapatkan dukungan dunia internasional.

 Nah, apa yang terjadi bila dua orang itu harus mundur? Langsung porak-porandakah ekonomi Indonesia? Bakal hancurkah sektor finansial? Sepertinya tidak. Untuk saat ini, indikator yang paling gampang dijadikan patokan adalah indeks harga saham gabungan (IHSG) dan kurs rupiah terhadap dolar AS. Berdasar data empiris, nyaris tidak ada penurunan tajam IHSG dan kurs rupiah sejak kasus itu bergulir. Justru, indeks saham dan kurs rupiah mengalami apresiasi yang berarti dalam beberapa waktu terakhir. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan kepercayaan investor asing kepada Indonesia akan luntur apabila dua tokoh itu benar-benar mundur. Namun, itu diyakini hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Sebab, investor asing di tanah air pernah mengalami prahara politik yang lebih hebat daripada kasus bailout Bank Century.

 Satu lagi yang tidak bisa dilupakan, hampir separo transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) didominasi perusahaan Grup Bakrie. Dengan dominasi seperti itu, Aburizal Bakrie yang kini ''berseteru'' dengan Sri Mulyani bisa ''memanipulasi'' seakan bursa saham tidak terpengaruh oleh lengsernya dua tokoh ekonomi itu. Bakrie bisa saja membuat pasar modal atraktif sehingga memancing investor asing masuk. Dampaknya, tentu indeks harga saham dan kurs rupiah terus menguat dan seakan tidak terpengaruh dampak keputusan Pansus Century.Lepas dari faktor politis, Indonesia juga punya modal berharga karena termasuk di antara sedikit negara yang berhasil melalui krisis finansial global. Di mata investor mancanegara, hal itu tidak akan terjadi bila Indonesia tidak mempunyai fundamen ekonomi kuat, terlepas dari apakah itu berkat bailout Century, sehingga sistem finansial tidak hancur.

Dalam jangka panjang, apa pun keputusan Pansus Century dipastikan bakal berdampak positif karena menciptakan kepastian hukum. Investor asing bakal semakin percaya pada kredibilitas Indonesia lantaran tidak melindungi pejabat-pejabat yang memang melakukan pelanggaran. Kondisi ini tentu membuat penanam modal merasa aman dan nyaman menempatkan dananya di Indonesia.Kita semua berharap kasus bailout Century akan menjadi titik tolak menuju tata ekonomi baru yang bersih dan kredibel. Selanjutnya, kinerja Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan perbankan diharapkan lebih baik daripada saat ini dan banyak belajar dari kasus Century. Kita juga berharap Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jika semua bisa memperbaiki diri, kita semua yakin perekonomian Indonesia akan lebih baik di masa nanti.

Sudah sanyak vendor ponsel China ikut meramaikan pasar handphone di tanah air ini, Tak ketinggalan SPC Mobile dengan ponsel seri BOSS-1000 keluarannya.

Sama seperti ponsel merek lokal lainnya, SPC Boss-1000 mengedepankan fitur Facebook. Selain itu, ponsel dual on GSM-GSM ini juga dilengkapi dengan aplikasi eBuddy, Opera Mini v4.2, sampai Yahoo Messenger.

Untuk menunjang fitur-fitur tersebut, SPC menyematkan teknologi Java dan platform teknologi Java, dengan prosesor berkemampuan 208 MHz, sensor gerak, flash memori hingga 128MB, dan SDRAM hingga 32MB.

Ponsel berlayar 2,2 LCD TFT yang bekerja pada frekuensi 850/900/1800/1900 MHz ini juga memiliki teknologi Wi-Fi untuk akses internet selain menawarkan konektivitas EDGE, GPRS class 12, dan WAP browser.

Tak ketinggalan, disediakan juga koneksi Bluetooth, web cam, dan COM port untuk menjadikannya sebagai modem pada PC. SPC Boss-1000 dibanderol dengan harga Rp 1,35 juta.

Ponsel ini juga ikut dilengkapi dengan fitur multimedia. Mulai dari pemutar MP3 dan 3GP, dua kamera VGA untuk kamera sisi depan dan belakang ponsel, serta fitur TV dan radio FM dengan antena internal.

Untuk menunjang purna jual produknya, SPC Mobile mengaku telah memiliki lima service center di kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Solo, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Dalam waktu dekat, SPC juga akan memperluas jaringannya di Bandung dan Bali.

Satu hari setelah pemilu presiden, Presiden Yudhoyono langsung bekerja seperti biasa dengan menggelar rapat kabinet terbatas yang dihadiri oleh Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri KNegara operasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jend Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar, dan Kepala BPS Rusman Heryawan.

Di sela-sela rapat, Presiden Yudhoyono menggelar konferensi pers menyampaikan optimismenya terhadap kondisi makro ekonomi pasca Pilpres yang ia yakini dapat menarik investasi ke Indonesia serta mempercepat target pertumbuhan ekonomi 4 sampai 4,5%.

Setelah konferensi pers, Presiden kembali menggelar rapat dengan para menterinya Untuk membahas kondisi keamanan dan politik pasca-Pilpres.

Analis Citigroup Global Market Johanna Chua kembali mengulas perekonomian Indonesia. Kali ini, ulasan difokuskan mengenai perkembangan ekonomi pasca dilaksanakannya pemilihan presiden kemarin (9/7). Dalam hasil risetnya, Chua menulis, Presiden incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono berhasil memimpin di sejumlah hasil survei dan quick count sementara. Salah satunya adalah hasil perhitungan cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Berdasarkan hasil sementara quick count, SBY-Boediono berhasil menghimpun 60,8% dari total suara. Angka itu sedikit melorot dari hasil polling LSI terakhir yang mencapai 63%. Kendati demikian, perolehan itu masih melampaui hasil yang diperoleh para pesaingnya yakni Megawati-Prabowo sebesar 26,6% dan Jusuf Kalla-Wiranto sebesar 12,6%.

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh sejumlah lembaga survei lainnya yakni Lingkaran Survei Indonesia, LP3ES dan Cirrus. Namun, hasil pilpres yang resmi baru akan dirilis pada awal September mendatang.

Jika tidak ada perubahan berarti seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei, hal itu berarti pasangan SBY-Boediono akan memenangkan pemilihan presiden dalam satu kali putaran, tanpa harus menggelar putaran pilpres kedua pada September nanti.

“Di bawah skenario tersebut, kami memprediksi adanya kenaikan pasar dalam perekonomian Indonesia dengan posisi rupiah mampu menyentuh level Rp 10.000 dan pasar obligasi mengalami reli dengan obligasi dengan jangka waktu 5 tahun menyentuh level 9,25%,” jelas Chua panjang lebar. Kendati demikian, ada kemungkinan terjadi profit taking ke depannya.